Presiden: Jamin Hak Politik
Rakyat
Presiden Joko Widodo meminta jajaran Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) benar-benar memastikan hak politik rakyat dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah (Pilkada) dijamin dengan baik. Langkah ini penting,
karena pilkada merupakan salah satu agenda penting perjalanan demokrasi di
Indonesia.
“Lakukan koordinasi terus dengan aparat keamanan agar
bisa berjalan dengan lancar,” ujar Presiden Jokowi di hadapan sekitar tiga
ribuan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan
Pilkada Serentak Tahun 2015, Kamis (12/11).
Selain masalah keamanan, Presiden yang akrab disapa
Jokowi ini menilai, KPU perlu benar-benar memerhatikan penyusunan daftar
pemilih tetap (DPT) pemilih. Kemudian hal-hal terkait kampanye, pemungutan
suara yang digelar 9 Desember mendatang dan pascapemungutan suara.
“KPU dan Bawaslu bisa menjaga profesional dan
independensinya, agar pilkada bisa berjalan jujur dan adil. Diperlukan aturan
main yang jelas, serta wasit yang bekerja secara profesional, harus kita jaga
betul,” katanya.
Independensi dan netralitas kata Jokowi, juga sangat
diperlukan dari aparat TNI maupun Polri, dalam proses penyelenggaraan pilkada
serentak. Demikian juga terhadap para kepala daerah, ia meminta agar
benar-benar memantau dan menjaga independensi pejabat dan pegawai negeri sipil
(PNS) di lingkungannya masing-masing.
“Sekali lagi saya ulangi, menjaga benar-benar
netralitas PNS di masing-masing daerah. Juga memberikan contoh pendidikan
politk yang baik. Ke depankan etika politik,” ujarnya.
sumber : jpnn.com
Files Download :
0 komentar:
Posting Komentar